Dana Desa Rp 22,4 T Dialihkan Jadi Bantuan Langsung Tunai, Begini Penyalurannya

Loading...
Loading...

Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa melalui Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, senilai Rp 22,4 triliun. BLT ini ditujukan kepada 12.487.646 kartu keluarga miskin. Kebijakan ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 tahun 2009 menjadi Permendes PDTT No. 6 tahun 2020 tentang perubahan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, mengatakan kucuran BLT sesuai arahan Presiden Joko Widodo tersebut akan mulai dicairkan pada bulan ini. 

Lalu bagaimana cara penyalurannya?

Pertama, setiap desa harus membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19. Relawan ini diketuai langsung oleh Kepala Desa dan mempunyai tugas salah satunya yaitu untuk melakukan pendataan warga yang berhak menerima BLT. 

“Yang bertugas melakukan pendataan adalah Relawan Desa Lawan COVID-19,” ungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers daring, Selasa (14/4).

Adapun kriteria warga yang berhak menerima BLT Dana Desa yaitu keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang belum mendapatkan Kartu Pra Kerja, kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exlusion error) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Pendataan tersebut bisa berangkat dari data yang sudah ada di RT maupun RW. Namun untuk kasus tertentu misalnya ada warga yang kena PHK karena dampak COVID-19 dan belum terdata maka perangkat desa bisa mengadakan musyawarah desa (musdes) khusus untuk memutuskan apakah warga tersebut berhak menerima atau tidak. Musdes khusus ini digelar memang dengan tujuan untuk melakukan validasi, finalisasi dan penetapan penerima BLT Dana Desa.

Jika sudah terjadi kesepakatan maka pendataan hasil Musdes tersebut harus ditandatangani Kepala Desa. Selanjutnya data tersebut dikirimkan ke Bupati/Walikota atau Camat selambatnya lima hari kerja. 
“Kita kasih aturan lima hari kerja. Pemerintah kabupaten/kota sudah harus memutuskan penetapan, pengesahan daftar penerima manfaat BLT dana desa,” ujarnya. 
Penyaluran BLT ini nantinya akan dilakukan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (cashless) setiap bulan. Jangka waktu pemberian BLT Dana Desa yaitu tiga bulan terhitung sejak April 2020. 
“Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000 per keluarga,” ujar Abdul. 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel