Nasib Stafsus Andi Taufan yang Diduga Salah Gunakan Jabatan, Jokowi Diminta Pecat, Dampaknya Serius

Loading...
Loading...

Sosok staf khusus milenial Presiden Jokowi Andi Taufan Garuda Putra kini tengah menjadi sorotan.

Andi Taufan Garuda Putra diduga telah menyalahgunakan jabatannya saat virus Corona atau covid-19 merebak di Indonesia.

Hal ini menyusul munculnya Surat mengenai permohonan agar para Camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) untuk melawan wabah covid-19 yang dilakukan oleh perusahaan pribadi Andi, PT Amartha Mikro Fintek (Amartha).

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menyebut, Presiden Joko Widodo seharusnya segera mencopot Andi Taufan Garuda Putra dari jabatannya sebagai staf khusus milenial presiden.

"Harusnya dipecat karena ini akan membuat citra Istana terkesan memanfaatkan keuntungan di tengah bencana," kata Feri kepada Kompas.com, Selasa (14/4/2020).

Lantaran perusahaan yang ditunjuk adalah milik Andi pribadi, menurut Feri, Surat berkop Sekretariat Kabinet itu sarat akan konflik kepentingan.

Padahal, sebagaimana bunyi Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, penyelenggara negara dilarang melakukan tindakan yang bermuatan konflik kepentingan.

"Ini Surat aneh ya karena terbuka sekali permainan kepentingannya," ujarnya.

Feri menyebut bahwa tidak seharusnya staf khusus presiden punya kewenangan untuk menentukan pihak yang berhak memberikan layanan jasa.

Selain itu, pengadaan barang dan jasa dengan cakupan wilayah seluruh desa di Indonesia dinilai tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme penunjukkan.

Pengadaan barang dan jasa berskala besar, kata Feri, harus melalui open tender.

Feri mengatakan, jika peristiwa ini motifnya adalah untuk mencari keuntungan dengan menyalahgunakan kekuasaan, maka dapat digolongkan sebagai tindak korupsi sesuai dengan bunyi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

• Reuni Berujung Petaka Akibat Sepelekan Corona, Tamu Undangan Terinfeksi covid-19, 3 Orang Tewas

• Israel Ranking 1 Negara Paling Aman Serangan covid-19, Ternyata Karena Sering Lakukan Kebiasaan Ini

Hukuman yang diterima Andi bisa lebih berat karena dipraktikan di tengah situasi bencana.

"Ancamannya bisa 20 tahun atau hukuman mati karena dianggap memanfaatkan keadaan mencari keuntungan di tengah penderitaan publik luas," kata Feri.

Andi Taufan minta maaf

Sebelumnya diberitakan, Andi Taufan menyampaikan permohonan maaf terkait keberadaan Surat atas nama dirinya dengan kop Sekretariat Kabinet dan ditujukan kepada Camat di seluruh Indonesia.

Surat itu merupakan permohonan agar para Camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) demi melawan wabah virus Corona (covid-19) yang dilakukan oleh perusahaan pribadi Andi, yakni PT Amartha Mikro Fintek (Amartha).

"Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali Surat tersebut," kata Andi melalui keterangan tertulis, Selasa (14/4/2020).

Andi menjelaskan, aktivitas perusahaan pribadinya dalam memerangi virus Corona di tingkat desa itu merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"Perlu saya sampaikan bahwa Surat tersebut bersifat pemberitahuan dukungan kepada Program Desa Lawan covid-19 yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi," lanjut dia.

Saat mengirim Surat tersebut kepada semua Camat di Indonesia, Andi Taufan bermaksud untuk bergerak cepat membantu mencegah dan menanggulangi covid-19 di desa.

Tanggapan Andi

Atas viralnya Surat tersebut, Andi kemudian membuat klarifikasi dan pernyataan.

Dalam Suratnya tertanggal hari ini, Selasa, 14 April 2020, Andi menyampaikan permintaan maaf.

Ia pun memutuskan menarik Surat tersebut.

Berikut pernyataan lengkap Andi:

Sehubungan dengan beredarnya Surat saya, Andi Taufan Garuda Putra selaku Staf Khusus Presiden nomor 003/S-SKP-ATGP/IV?2020 tentang kerjasama sebagai relawan desa lawan covid-19 yang ditujukan kepada Camat beberapa daerah, yang menimbulkan tanggapan dari berbagai pihak, termasuk media.

Untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan. Tentunya hal ini akan menjadi pelajaran penting bagi saya sebagai anak muda yang ingin memberikan konstribusi untuk negeri, agar tetap mengikuti kaidah aturan dalam sistem birokrasi.

Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali Surat tersebut.

Perlu saya sampaikan bahwa Surat tersebut bersifat pemberitahuan dukungan kepada program Desa Lawan covid-10 yang diiniasi oleh Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Maksud saya ingin berbuat baik dan bergerak cepat untuk membantu mencegah dan meanggulangi covid-19 di desa, melalui dukungan secara langsung oleh tim lapangan Amartha yang berada di bawah kepemimpinan saya.

Dukungan tersebut, murni atas dasar kemanusiaan dan dengan biaya Amartha dan donasi masyarakat, yang akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Dukungan yang diberikan dilakukan tanpa menggunakan anggaran negara baik APBN maupun APBD.

Saya akan terus bergerak membantu Pemerintah dalam menangai penyebaran covid-19. Bekerjasama dan bergotongroyong dengan seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah, swasta, lembaga dan organisasi masyarakat lainnya untuk menanggulangi covid-19 dengan cepat.

Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang timbul. Apapun yang terjadi, saya tetap membantu desa dalam kapasitas dan ketebatasan saya.

Jakarta, 14 April 2020

Andi Taufan Garuda Putra

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel