Menteri Agama Fachrul Razi Putuskan Ibadah Haji 2020 Ditiadakan karena Corona

Loading...
Loading...

Simpang-siur penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 akhirnya mencapai titik kepastian.

Menteri Agama Fachrul Razi memutuskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 untuk Indonesia terpaksa ditiadakan karena pandemi virus corona.

Pandemi Covid-19 masih menghantui dunia khususnya Arab Saudi.

Fahcrul Razi menyebutkan, pandemi ini berdampak pada semua aspek sosial keagamaan.

Menurutnya, Kementerian Agama membentuk pusat krisis Haji 2020.

Pusat krisis ini diberi mandat untuk mitigasi penyelenggaraan haji 2020 dengan mempertimbangkan situasi sulit pandemi corona.

Fahcrul Razi menyebutkan, pandemi ini berdampak pada semua aspek sosial keagamaan.

Menurutnya, Kementerian Agama membentuk pusat krisis Haji 2020.

Pusat krisis ini diberi mandat untuk mitigasi penyelenggaraan haji 2020 dengan mempertimbangkan situasi sulit pandemi corona.

"Tim ini sudah membentuk kajian khusus tiga skema penyelenggaraan haji," kata Fahcrul Razi saat konferensi pers pada Selasa, 2 Juni 2020 di kantor Kementerian Agama RI.

Ketiga skema ini adalah haji normal, dibatasi, atau dibatalkan.

Saat masuk bulan Mei, opsi mengerucut pada pembatasan atau pembatalan.

Keputusan diambil karena pemerintah Arab Saudi tak kunjung membuka akses haji untuk negara manapun.

Dalam keputusan itu, Fachrul menegaskan bahwa pembatalan pemberangkatan ibadah haji tahun ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

Artinya, pembatalan itu tidak hanya berlaku untuk jemaah yang menggunakan kuota haji pemerintah baik regular maupun khusus, tapi juga jemaah yang akan menggunakan visa haji mujamalah atau undangan, atau furada yang menggunakan visa khusus yang diterbitkan pemerintah Arab Saudi.

"Jadi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia bagi seluruh warga Indonesia," tegas Fachrul.

Menurut Fachrul, sebagaimana bunyi undang-undang, selain persyaratan kemampuan secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan.

Fachrul menyadari bahwa pembatalan pemberangkatan ibadah haji ini merupakan keputusan yang cukup pahit dan sulit.

Di satu sisi, pemerintah telah berupaya untuk menyiapkan penyelenggaraan haji.

Tapi di sisi lain pemerintah juga bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan warganya dari risiko penyebaran Covid-19.

Namun demikian, setelah melalui kajian yang mendalam dari berbagai aspek, pemerintah meyakini bahwa pembatalan pemberangkatan ibadab haji tahun ini merupakan keputusan yang terbaik.

"Keputusan yang pahit ini kita yakini yang paling tepat dan paling maslahat bagi jemaah dan petugas kita semua," kata Fachrul.

Sumber : tribunnews.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel