Ferdinand: Lebih Baik RCTI yang Ditutup daripada Rakyat Dipaksa Kembali Tertinggal

Loading...
Loading...


Masyarakat dihebohkan dengan adanya gugatan dua stasiun televisi swasta, RCTI dan iNews, terhadap UU Penyiaran di Mahkamah Konstitusi. RCTI dan iNews meminta layanan Over the Top (OTT) seperti Netflix hingga YouTube turut diatur dalam UU Penyiaran.

Salah satu alasannya karena adanya perbedaan perlakuan antara layanan OTT dengan penyelenggara penyiaran konvensional. Termasuk dalam hal syarat aktivitas penyiaran.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut apabila gugatan RCTI dan iNews terkait uji materi Undang-Undang Penyiaran dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka masyarakat tidak lagi bebas memanfaatkan fitur siaran langsung dalam platform Media Sosial.

Menanggapi hal itu politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean turut bersuara di akun Twitternya. Dirinya malah menyarankan agar media TV yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi lah yang seharusnya dibubarkan.

"Saya lebih setuju kalau RCTI yang ditutup rakyat daripada rakyat kemudian dipaksa harus kembali ke jaman tertinggal alias ketinggalan jaman," cuitnya seperti dipantau dari akun Ferdinand, @FerdinandHaean3, di Jakarta, Jumat (28/8/2020).

Dirinya menegaskan bahwa Media Sosial sangat berbeda dengan platform penyiaran. Sehingga konteksnya tidak bisa disamakan. "Media Sosial itu bukan platform penyiaran tapi interaksi sesama manusia lewat tulisan, suara, gambar video," serunya.

Seperti diketahui, apabila permohonan pengujian Undang-Undang Penyiaran dikabulkan, masyarakat tidak lagi bebas memanfaatkan fitur siaran dalam platform Media Sosial karena terbatasi hanya lembaga penyiaran yang berizin.

"Perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, Youtube Live, dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform Media Sosial diharuskan menjadi lembaga penyiaran yang wajib berizin. Artinya, kami harus menutup mereka kalau mereka tidak mengajukan izin," ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kominfo Ahmad M Ramli, beberapa waktu lalu.

Jika kegiatan dalam Media Sosial itu juga dikategorikan sebagai penyiaran, maka perorangan, badan usaha, ataupun badan hukum dikatakannya akan dipaksa memiliki izin menjadi lembaga penyiaran.

Ada pun RCTI dan iNews TV yang mengajukan uji materi itu menyebut pengaturan penyiaran berbasis internet dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ambigu dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Pemohon meminta agar penyedia layanan siaran melalui internet turut diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sumber : akurat.co

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel